Integritas Pribadi dan Kepemimpinan Etis

      Integritas pribadi adalah sebuah atribut yang membantu menjelaskan efektivitas kepemimpian.Dalam penelitian lintas budaya mengenai ciri penting untuk kepemimpinan yang efektif,integritas hampir berada di puncak daftar dalam semua budaya yang dipelajari.Kebanyakan sarjana menganggap integritas menjadi sebuah persyaratan untuk kepemimpinan etis.Namun integritas telah didefinisikan dalam beragam cara dan definisi yang tepat masih menjadi subjek perdebatan (Barry & Stepehns,1999;Locke & Becker,1999).
      Definisi yang paling dasar menekankan kejujuran dan konsistensi antara nilai dan perilaku seseorang.Apa yang dihargai pemimpin dan bagaimana orang itu bertindak bukanlah bagian dari definisi ini.Para kritikus berpendapat bahwa definisi ini tidak cukup,karena nilainya haruslah moral dan perilaku haruslah etis (misalnya,Becker,1998).Bagi para kritikus ini,integritas berarti perilaku seseorang harus konsisten dengan  sekumpulan prinsip moral yang dapat dibenarkan.Konsistensi antara tindakan dan prinsip moral tidak memenuhi syarat .Jadi,seorang pencuri yang yakin bahwa secara moral mencuri dari organisasi yang korup itu dapat diterima tidak akan digolongkan memiliki integritas yang tinggi.Keterbatasan dari definisi yang lebih kokoh adalah kesulitan menjadi masalah untuk nilai dna prinsip yang berbeda antar - budaya ,dan untuk prinsip yang melibatkan nilai yang bersaing (misalnya,kontroversi aborsi atau pembunuhan karena kasihan).
       Beberapa contoh dari perilaku yang biasanya dianggap sebagai dapat dibenarkan secara moral meliputi mengikuti peraturan dan standar yang sama yang berlaku bagi orang lain,jujur dan terus terang saat memberikan informasi atau memberikan pertanyaan,menepati janji dan komitmen,dan mengakui tanggung jawab untuk kesalahan sambil berusaha memperbaiki.Namun,seorang pemimpin bisa memiliki motif tersembunyi dalam menggunakan perilaku yang secara moral terlihat dapat dibenarkan.Sebagai contoh,seorang pemimpin dapat menggunakan kebaikan untuk mwndapatkan kepercayaan dari orang yang kemudian dieksploitasi.Karena alasan ini,perlu mempertimbangkan maksud dan nilai pemimpin itu dan juga perilaku saat mengevaluasi kepemimpinan etis.Agar menjadii etis,pemimpin harus tidak memiliki maksud melukai dan menghormati hak dari semua pihak yang terpengaruh (Gini,1998).