Politik dan Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan keputusan politik karena memengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami kebijakan ekonomi perlu pula pemahaman akan distribusi kekuasaan di antara berbagai kekuasaan dalam masyarakat. Kebijakan ekonomi juga merupakan masalah politik karena ia mencerminkan keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah dalam konteks kelembagaan. Keputusan ini dibuat sesuai dengan kehendak umum, kepentingan elite yang memerintah, dan pedoman dan batasan yang dikenakan oleh struktur kelembagaan.

Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang membuat keputusan politik yang menyangkut kebijakan ekonomi atau siapa yang memerintah tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini tentu berbeda-beda sesuai dengan sistem politik setiap masyarakat negara. Namun, dari berbagai sistem politik dapat disimpulkan sejumlah kemungkinan pihak yag memerintah, seperti otokrat-tradisional, partai politik yang bersaing, partai politik tunggal yang totaliter, golongan militer dengan tuaan tanah dan pengusaha asing, atau koalisi antar militer, birokrat dan tehnokrat dengan pengusaha asing. Siapa yang akan diuntungkan dari kebijakan ekonomi tersebut sedikit banyak ditentukan oleh siapa atau koalisi mana yang membuat dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Golongan yang memerintah itulah yang menentukan kebijakan ekonomi dan yang akan mengambil keputusan dari berbagai alternatif dalam memecahkan dilema ekonomi. Dilema ekonomi yang dimaksud berupa keterbatasan sumber-sumber dibandingkan dengan tuntutan dan harapan penduduk yang semakin meningkat jumlah, jenis, dan kualitas. Berbagai kemungkinan itu berupat strategi dan mekanisme yang bagaimanakah yang akan ditempuh untuk menampung dan menanggapi tuntutan penduduk, langkah-langkah apakah yang seyogyanya dilakukan pemerintah untuk menghasilkan sumber-sumber tambahan, haruskah pemerintah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada swasta dalam pengelolaan ekonomi atau sebaliknya, dan sebagainya.

Selain itu, apakah pembangunan ekonomi lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi atau distribusinya, apakah pembangunan ekonomi lebih menitikberatkan pertanian dan pedesaan atau pada industri dan perkotaan? Kebijakan moneter macam apa yang hendak ditetapkan : pajak dan segala tarif impor dan ekspor dinaikkan atau diturunkan, apakah bunga tabungan dinaikkan atau bunga pinjaman yang diturunkan, apakah subsidi diberikan untuk memroduksi komoditi tertentu sehingga harga tidak terlalu tinggi atau diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar?

Pertanyaan yang bersifat pilihan ekonomi ini masih dapat menggambarkan kompleksitas kebijakan ekonomi yang harus ditangani oleh golongan yang memerintah dan betapa kebijakan tersebut sangat menyentuh sendi-sendi kehidupan secara individual maupun secara kolektif dalam masyarakat. Dalam memecahkan dilema itulah terjadi perbedaan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh setiap golongan yang memerintah. Oleh karena itu, siapa yang memerintah sangatlah menentukan pilihan kebijakan ekonomi, sedangkan penentuan siapa yang memerintah merupakan produk proses politik.

Sumber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/political-economy/2245936-politik-dan-kebijakan-ekonomi/#ixzz1oyDy7TDh